FREELINENEWS | IDI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur berkewajiban merencanakan dan mengontrol kondisi makro ekonomi berdasarkan kondisi objektif. Tujuannya adalah agar seluruh sektor ekonomi diharapkan dapat berkembang dan mendorong sektor ekonomi lainnya.
“Nah, dalam perencanaan pembangunan harus mempertahankan sektor unggulan, seperti perikanan, pertanian dan perkebunan, sehingga diharapkan perekonomian daerah dapat terus dikembangkan,” sebut Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib atau Rocky, usai Rapat Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2020 di Aula Rapat Wakil Bupati Aceh Timur di Idi, dalam Siaran Pers yang dikeluarkan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, Selasa (1/9/2020).
Berdasarkan data yang ada di Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bapppeda) Kabupaten Aceh Timur, Rocky menyebutkan bahwa daerahnya memiliki sejumlah subsektor dibidang pertanian, tanaman pangan, perkebunan rakyat, sayuran dan buah-buahan, budidaya perikanan, dan penangkapan ikan yan saban hari dilakukan para nelayan.
“Oleh karenanya, potensi ini harus dipacu terus dan didorong, sehingga ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur,” sebut Rocky seraya menambahkan, semua sektor unggulan tersebut kedepan agar dapat lebih ditingkatkan produktifitas, termasuk sektor perkebunan rakyat.
Disisi lain, Bupati Aceh Timur juga meminta pimpinan OPD terkait agar memanfaatkan kekuatan penyuluh di kecamatan untuk turun ke desa-desa, sehingga petani dan pekebun dalam mengembangkan sektor pertanian dan tanaman pangan lebih sukses. “Perlu pembinaan dan pendampingan serta sosialisasi ke petani, sehingga hasil lebih maksimal,” demikian Rocky.
Hadir antara lain Sekda Aceh Timur H. M. Ikhsan Ahyat, Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur Syahrizal Fauzi, Kepala Dinas Perikanan Teuku Syawaluddin, Kepala Dinas Petenakan dan Perkebunan Aceh Timur Lukman, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Timur Muhammad Mahdi, Kepala Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Aceh Timur Iskandar, Kepala Dinas Pertanahan HB. Bandy Harfirdaus, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya, termasuk pihak BPS. (*).