Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengelar upacara Hari Otonomi Daerah Ke XXVII. Kegiatan ini dihelat lapangan pusat perkantoran Kabuapaten Aceh Timur.
FREELINENEWS.COM | IDI – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengelar upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah Ke XXVII. Kegiatan ini dihelat lapangan pusat perkantoran Pemkab setempat, Sabtu (29/4)2023).
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh T. Reza Riski, SH, M.Si, disampaikan bahwa Esensi filosofis dari Otonomi Daerah adalah Desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal.
Salah satunya yaitu dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.
“Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari diterapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun,” ucap Sekda.
Sekda juga menyampaikan, setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.
“Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Sekda.
Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”Mendagri dalam sambutan tertulisnya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Daerah-Daerah Otonom Baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.
“Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik,” ujar Sekda.
Selain itu kepada Daerah kemampuan PAD dan Fiskalnya yang IPMnya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran efektif, serta efisien.[]
