FRELINENEWS.COM | BIREUEN – Ekses diterjang banjir bandang yang melanda Kabupaten Bireuen, Selasa – Rabu 25 s.d 26 November 2025. Kondisi Bendungan Irigasi Pante Lhong Peusangan (PP) di Gampong Beunyoet, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, rusak berat dan memutuskan suplai air untuk mengairi 6.562 hektare sawah.
Selain tebing tepi selatan telah hancur dan telah menjadi aliran sungai dan merusak kebun dan rumah-rumah warga sekitarnya. Bendung irigasi itu juga sudah dangkal atau tersumbat sendimen tanah dibawa banjir.
Keuchik Beunyot, M Ridwan kepada frelinenews.com dilokasi mengatakan dengan kedatangan anggota Komisi V DPR-RI, H Ruslan M Daud bersama pihak dari Kementerian diharapkan kerusakan bendung PP ini segera diperbaiki karena ini menyangkut hajad hidup orang banyak.
“Kita berharap kerusakan bendung irigasi ini segera diperbaiki karena suplai air irigasi sangat dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Bireuen, jika tidak diperbaiki bisa mengakibatkan terjadi krisis pangan, sebab ini adalah bendung terbesar di Bireuen,” ujarnya.
Selain itu juga diharapkan kepada pemerintah untuk membangun tanggul baru gajah di sebelah utara sungai atau Krueng Peusangan itu guna melindungi lahan masyarakat dan masjid Kecamatan Juli yang telah erosi tebing diterjang banjir, harap Keuchik.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR-RI Komisi, H Ruslan M Daud didampingi pejabat kementerian terkait kepada frelinenews.com dilokasi antara lain mengatakan bahwa untuk penanganan kerusakan bendung irigasi ini tentu diperlukan adanya desain sekaligus dilakukan penanganannya.
Apalagi disekitarnya juga ada PDAM Krueng Peusangan yang selama ini menjadi urat nadi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bireuen, oleh karena itu hari ini kami datang untuk melihat kondisinya supaya tidak terhambat suplai airnya.
Ditanyai terkait 58 unit rumah warga hilang ditelan sungai di Gampong Bale Panah, Kecamatan Juli dikunjungi HRD bersama Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Republik Indonesia, Dr Imran dan rombongan mengatakan.
Sesuai dengan instruksi presiden, jika kondisi wilayah itu rawan ditempati maka penduduk dilokasi itu harus dipindahkan. Dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan adalah lahan atau tanah untuk dapat dibangun rumah bagi warga menjadi korban bencana alam tersebut.
“Melihat kondisi pemukiman warga dilokasi sangat tidak mungkin lagi untuk ditempati, jadi skema ini yang perlu kita bicangkan ditingkat pusat, pemerintah pusat apakah bisa dianggarkan untuk pengadaan tanah,” ungkapnya.
Anggota DPR-RI asal Bireuen itu juga mengatakan bahwa dampak bencana banjir dan rumah sudah hilang dibawa banjir, tentu warga tidak lagi memiliki tanah untuk pertapakan rumahnya, kata HRD.
Maka perlu ada skema pembiayaan untuk pengadaan tanah dulu, setelah itu baru anggaran pengadaan rumah bagi korban bebasan ini. “Apabila skema pembiayaan pengadaan tanah ini tidak ada. Ini harus pemerintah daerah yang menyediakan lahan untuk membangun rumah masyarakat kita ditimpa musibah,” terang HRD. [Carep R4h]
