FREELINENEWS.COM | BIREUEN – Pemkab Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai besok, Rabu (7/1/2026) mulai membangun hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang dan tanah longsor atau bencana hydro metereologi.
Keputusan ini disampaikan saat rapat koordinasi dihadiri langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Selasa (6/1/2026) di Pendopo Bupati Bireuen.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian kepada wartawan mengatakan bahwa ini merupakan respons atas aspirasi langsung dari masyarakat di titik-titik terdampak bencana seperti di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
“Masyarakat meminta agar dibangun hunian permanen karena kalau hunian sementara itu bukan milik tetap dan mereka nanti harus berpindah-pindah tempat lagi nanti,” ujarnya.
Untuk pembangunan perdana sekaligus peletakan batu pertama di mulai dibangun nya hunian tetap itu akan berlangsung Rabu (7/1/2026) di Gampong Bale Panah, Kecamatan Juli.
“Besok Bupati Bireuen dan perwakilan BNPB Pusat dan pihak vendor akan melakukan peletakan batu pertama. Ini komitmen kita, pembangunan fisik Huntap segera dimulai,” jelasnya.
Plt Kalaksa BPBD Bireuen juga menjelaskan bahwa target pemerintah membangun 3.692 unit rumah, sampai saat ini, BPBD telah mengantongi 900 surat tanah dan dinyatakan siap untuk bangun.
Sedangkan terhadap warga terkendala lahan, solusinya adalah musyawarah di tingkat gampong. Warga diperbolehkan membangun di lokasi lain, bahkan lintas kecamatan, selama administrasi tanah jelas.
Selama proses pembangunan, Pemkab Bireuen memastikan warga tidak akan terlantar. Pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan.
Secara simbolis diserahkan Bupati hari ini untuk tahap awal tiga bulan. Jika rumah belum selesai dalam waktu itu maka bantuan akan diperpanjang lagi. “Tujuannya yaitu supaya warga bisa menyewa tempat tinggal yang layak sementara waktu,” jelas Doli Mardian.
Lebih lanjut disampaikan juga untuk kebutuhan pangan menjadi prioritas. BPBD Bireuen menyalurkan bantuan 660 ton beras untuk 16.000 Kepala Keluarga (KK) di 17 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
“Masing-masing KK mendapatkan jatah 40 kg beras. Kami pastikan tidak ada gampong terlewati. Baik bantuan sandang maupun pangan, semuanya kita layani berdasarkan data by name by address,” tegasnya.
Plt Kalaksa BPBD Bireuen berharap dengan hadirnya Kepala BNPB pusat di Bireuen, mampu mempercepat sinkronisasi administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan tanah Huntap nanti memiliki legalitas hukum yang kuat bagi masyarakat.[]
