FREELINENEWS.COM | BIREUEN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang melakukan proses verifikasi terhadap 26 ribu rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen.
Sebagai upaya untuk mempercepat proses verifikasi tersebut pihak BNPB telah menugaskan 200 verifikator yang saat ini sedang bekerja di lapangan.
Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, Kamis, 22 Januari 2026 menjelaskan bahwa sebelum turun kalapangan, tim verifikasi telah mengikuti bimbingan teknis yang digelar Senin (19/1/2026) di Aula Setdakab Lama.
“Tim sudah bekerja selama dua hari di lapangan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan tim bekerja selama satu minggu. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” terang Doli Mardian.
Verifikator bertugas mendata rumah yang hilang/rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Setelah proses verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi, akan dilakukan proses uji publik.
Data daftar rumah-rumah tersebut akan diumumkan di desa/gampong masing-masing. Setelah proses uji publik selesai, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Untuk rumah hilang/rusak berat yang oleh pemiliknya memilih hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunannya akan dilakukan oleh BNPB.
“Untuk korban memilih hunian tetap mandiri, maka pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” terangnya.
Terkait kapan dimulai pembangunan huntap di Bireuen. Doli mengatakan prosesnya akan dilanjutkan pada awal Februari 2026.
Sebelumnya di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sudah dibangun tiga unit rumah contoh oleh BNPB. Data Huntap terpusat sudah dikirim ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bireuen, Ir Fadli, ST.,MSM dalam keterangan terpisah mengatakan, sudah mengirimkan data hunian tetap terpusat ke Kementerian PKP, dan jumlahnya 48 unit, semua di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli.
Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak, dan 17 Unit di Dusun Alue Keumiki. Kementerian PKP hanya membangun huntap terkonsentrasi pada satu titik. “Jadi mereka membangun hunian tetap seperti komplek. Berada di satu titik dalam jumlah tertentu,” kata Fadli.
Fadli berharap, mudah-mudahan Kementerian PKP juga membangun huntap mandiri di desa terdampak, seperti yang dilakukan BNPB.[]
