FREELINENEWS.com | Aceh Timur – Lembaga Panglima Laot Lhok Idi, mengaku sampai hari ini belum mempunyai sebuah kantor dan balai nelayan. Padahal Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Aceh Timur, merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Aceh dengan jumlah kapal nelayan mencapi 500 unit lebih.
“Selama ini kami dari lembaga panglima laot jika membuat rapat peneyelesaian sengketa laot sering menggunakan kedai kopi dan menasah atau aula kantor UPTD Perikanan Idi. Seharusnya Pemerintah dapat memebangun satu unit gedung kantor khusus untuk lembaga Panglima Laot,” papar Panglima Laot Lhok Idi, Abdul Bakri kepada freelinenews.com, Selasa (02/02/2021) siang.
Menurut pria yang akrap disapa Pawang Ki tersebut, Lembaga Panglima Laot Lhok Idi, sangat membutuhkan sebuah kantor agar ketertiban administrasi perkantoran lebih maksimal dalam mengurus segala urusan yang menyangkut adat laot.
“Karena di PPN Idi mempunyai banyak boat ukuran besar dan boat nelayan kecil yang mencapai 500 unit lebih, maka lembaga Panglima Laot daerah ini bukan lagi sebuah lembaga cilet-cilet, artinya dalam mengurusi persoalan adat laot harus profisional dan maksimal. Untuk itu kita minta Pemerintah Daerah dapat membangun sebuah kantor di PPN Idi,” paparnya.
Hal senada juga dikatakan Muhajir (45) Toke Boat di PPN Idi, menurutnya, aneh jika lembaga Panglima Laot yang diakui dunia International tidak mempunyai kantor.
“Mungkin semua orang tahu, sektor perikanan tangkap Kuala Idi adalah salah satu sektor yang nyata-nyatanya hari ini sebagai sektor pendongkrak ekonomi masyarakat nelayan di daerah ini. Bayangkan hampir 40 ribu masyarakat pantai timur bergantung hidup di Pelabuhan Perikanan Idi,” ujarnya.
Muhajir berharap, dengan banyaknya boat nelayan, tentunya banyak persoalan adat yang harus diselesaikan oleh lembaga adat laot. “Untuk itu tersedianya sebuah kantor untuk lembaga adat laot sudah selayaknya di Kuala Idi,” pungkas Muhajir. (*)
