FREELINENEWS.COM | BIREUEN – Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja melihat dampak banjir di Kabupaten Bireuen yang disambut Bupati H Mukhlis, Rabu (24/12/2025) siang di Pendopo Bupati setempat.
Dalam penyambutan dan pertemuan diruang tamu pendopo itu juga hadir, Wakil Bupati Bireuen, Ir H Razuardi, Pj Sekda Hanfiah, Dandim 0111/Bireuen, Letkol Arh Luthfi Novriadi, Kapolres AKBP Tuschad Cipta Herdani, Plt Kepala BPBD Bireuen, Doli Mardian.
Bupati Bireuen, H Mukhlis dalam sambutannya memaparkan hal terkait penanganan yang dilakukan Pemkab Bireuen bersama jajarannya serta TNI, Polri, BPBD, instansi terkait lainya, dan juga elemen masyarakat di Kabupaten Bireuen saat awal terjadi bencana dan pasca bencana di 17 kecamatan.
“Hari pertama banjir, saya menjadikan pendopo ini pusat informasi karena listrik, jaringan Hp, suplai air putus. Semua jajaran kita panggil dan rapat koordinasi disini. Saya perintah Camat tangani daerahnya sehingga penangan bisa berjalan efektif. Kami juga punya alat berat, jadi kami bisa cepat buka jalan putus ke pelosok dan hari ini sudah 90 persen bisa dilalui untuk suplai logistik,” ungkap Bupati Mukhlis.
Bupati juga menyarankan kepada Kepala BNPB Pusat terkait dengan pembangunan rumah bagi korban banjir yang telah kehilangan rumah, agar pemerintah tidak menghabiskan biaya ganda untuk bangun rumah hunian sementara (Huntara) dan usai itu bangun hunian tetap (Huntap)
Maka sebaiknya dibangun langsung rumah hunian tetap (Huntap) seperti jenis rumah bantuan tipe 36 dilokasi yang masih dimiliki warga korban banjir karena rata-rata mereka tidak mau dipindah jauh dari tempat tinggal selama ini. Kecuali nanti bagi warga sudah hilang rumah dan tidak ada lahan lagi dilokasi itu bagaimana yang terbaik solusinya.
“Begitu juga halnya dengan sekolah yang telah rusak ini milik pemerintah dan diharapkan juga diperbaiki dan kalau juga harus dipindahkan tidak jauh lokasinya karena berpengaruh kepada siswa nantinya,” sebutnya.
Ekses banjir itu juga ada 29 ruas jalan kabupaten mengalami kerusakan dan ini sangat berat bagi Pemkab Bireuen untuk dapat menanganinya. Seperti jalan ke Gampong Salah Sirong dan Alue Limeng Kecamatan Jeumpa.
Kondisi jalan harus digeser atau dipindahkan kelokasi lain karena aliran sungai dari lebar dasar 120 meter, setelah pasca banjir telah bergeser luas antara 300 s.d 500 meter yang membuat jalan desa itu hilang.
Dalam penanganan tanggal darurat bencana untuk dapat membuka akses dan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat korban banjir di Sarah Sirong dan Alue Limeng, kami telah membuka jalan terobosan melewati kebun-kebun warga.
Begitu juga halnya dengan kondisi sawah masyarakat rata-rata tidak bisa digunakan karena sekitar 2000 hektare lebih tertimbun lumpur dan tanah sangat tebal sehingga ada yang butuh dicetak sawah ulang lagi.
Dampak banjir itu ada tujuh bendung irigasi yang selama ini menjadi andalan untuk menyuplai air sawah beberapa kecamatan telah rusak dan juga sangat butuh anggaran untuk dapat memperbaiki dan bisa segera berfungsi kembali mengairi sawah masyarakat.
Dampak rusaknya irigasi dan sawah tertimbun tanah pasca banjir ini, kami khawatir kegiatan penanaman padi tidak bisa dilakan dan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang rata-rata dari sektor pertanian.
Oleh karena itu kami mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan berbagai kerusakan dampak banjir baik rumah, jalan, jembatan, sawah, irigasi, sekolah, serta fasilitas umum lainnya.
“Kami harap pembangunan rumah hunian tetap bagi warga kehilangan rumah bisa segera dibangun dilokasi yang mereka inginkan sehingga lebih banyak masyarakat mengungsi bisa cepat memiliki rumah dan kembali dari pengungsian untuk menata kehidupan kembali pasca bencana,” harap Bupati Mukhlis.
Selain itu juga kami mengharapkan bantuan pemerintah pusat terkait pembersihan pemukiman masyarakat yang saat ini rata-rata tertimbun oleh lumpur dan tanah sangat tebal tidak mampu ditangani secara manual oleh masyarakat korban banjir.
“Hari juga bagi masyarakat yang ada kemampuan dia bisa menyewa alat berat untuk membersihkan rumah untuk bisa kembali dari pengungsian untuk menata kehidupan kembali, tapi kalau warga kurang mampu mereka tentu tidak mampu melakukannya,” ungkap Bupati.
Sekarang ini warga meski tinggal di pengungsian tetapi warga setiap hari kembali sebentar kerumah untuk bisa membersihkan rumah masing-masing dan menyelamatkan harta benda yang dapat diselamatkan tetapi tebal sekali endapan lumpur sulit bisa dibersihkan maksimal, kata Bupati.
Kepala BNPB, Semua Kebutuhan Kami Cover
Sementara itu, Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto didampinggi jaharan dalam sambutan mengatakan bahwa berkaitan dengan adanya penetapan status darurat bencana oleh Bupati Bireuen.
Semua kebutuhan dalam penanganan pasca bencana akan kami cover sepenuhnya dan kami akan dampinggi sepenuhnya sudah sejak hari pertama bencana banjir atau hydro metereologi terjadi di Provinsi Aceh.
Kata Kepala BNPB menjelaskan bahwa terkait kerusakan 12 unit jembatan yang besar di Aceh dan salah satunya jembatan Kutablang Bireuen aman diperbaiki oleh pemerintah pusat, dan saat ini lagi finaslisasi instruksi presiden.
Penanganan dampak bencanananti akan diselesaikan dengan mekanisme khusus dan bukan saja oleh BNPN tetapi juga seluruh Kementerian dan Dalam waktu dekat Inpres itu selesai.
Dikatakan juga bahwa terkait dengan kebutuhan pembangunan jembatan kecil-kecil seperti jembatan gantung di Bireuen sangat berpengaruh terhadap akses utama perekonomian warga, kalau ada pihak mau membangun silahkan nanti kami yang biayai.
Begitu juga untuk membuka akses jalan yang putus dan normalisasi pemukiman penduduk tertimbun lumpur dan tanah. Apabila ada alat berat milik pihak swasta yang bisa disewa juga kami akan membayar sewanya termasuk kebutuhan lainnya.
“Terkait pembangunan rumah hunian tetap bagi korban banjir itu juga boleh sesuai keinginan dari masyarakat mau dilokasi lahan lain dimiliki dan dekat lokasi awal rumahnya, tapi asal jangan dipinggir sungai lagi dan tempat itu benar-benar aman,” ungkapnya.
Bagi warga kehilangan rumah untuk sementara ini dibangun rumah hunian sementara ukuran 4×6 meter juga bisa sehingga tidak lagi dipengungsian. Selain itu apabila ada rumah keluarga juga bisa dan nanti akan diberikan biaya hidup sebesar Rp 600 ribu/bulan untuk awal tiga bulan dari November, Desember sampai Januari 2026.
Sedangkan bagi masyarakat korban hydro metereologi yang rumahnya mengalami rusak berat akan dibantu biaya perbaikan sebesar Rp30 juta/rumah dan rumah rusak ringan Rp 15 juta/perumah, terangnya.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga menyampaikan bahwa setelah Impres dimaksud selesai untuk rumah hunian sementara akan segera dibangun dan tidak perlu tunggu harus ada data lengkap, berapa jumlah yang ada dulu karena nanti bisa bertahap dibangun.
Menyikapi harapan Bupati Bireuen terkait pembersihan pemukiman dan rumah warga tertimbun lumpur dan tanah, kata Kelapa BNPB, kalau ada alat berat bisa langsung dikerahkan, kami nanti bayar sewa alat beratnya.
“Saya juga sudah minta bantu dua batalyon Brimoh dan TNI untuk dapat membantu pembersihan rumah warga korban banjir, dari Kodim dan Polres Bireuen juga agar bisa membantu personel masing-masing 200 orang, semua harus benar-benar siap untuk bekerja, nanti kita bantu biaya buat anggota,” tegas Letjen TNI Suharyanto.
Kepala BNPB menyampaikan perihal kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, jalan, masjid, meunasah, jembatan ini juga mudah-mudahan dapat dibantu oleh pemerintah pusat. “Saat ini saya belum lihat Inpresnya,” ungkap Kepala BNPB saat pertemuan berlangsung dengan ramah tamah itu.[rahmat Hidayat]
