Iskandar menjelaskan, untuk menuntaskan proyek Jambo Reuhat pihak pemerintah telah mengucurkan anggaran yang lumayan besar setiap tahunnya. Tahun 2018 saja untuk pembangunan saluran air diplotkan anggaran Rp 12 miliar lebih.
Kata dia, ada beberapa item pekerjaan tahun 2018 di D.I Jambo Reuhat, yakni pertama peningkatan jaringan irigasinya dikerjakan oleh PT Phonna Jaya Murfico dengan nilai kontrak Rp. 3.881.240.000, panjang saliran 1.750 m.
Kedua pembangunan Bendung oleh PT. Tiga Putra Kendali nilai kontraknya Rp 3.640.173.000 pembangunan tanggul/sayap bendung 281 m. Sementara ketiga pembangunan saluran Suplesi Bendung D. I. Jambo Rehat dikerjakan oleh PT. Langsa Indah Lestari dengan nilai kontrak Rp 6.582.648.000, saluran1.500 m, Box Culvert 1 unit, serta plat beton 1 unit.
“Proyek ini sudah dimulai sejak 2014 lalu. Secara terus menerus terus dianggarkan agar dapat selesai sehingga air nya dapat manfaatkan petani di Kecamatan Banda Alam dan sekitarnya. Ada sekitar Rp 20 M sudah digelontorkan, tapi sampai sekarang tidak fungsional sama sekali. Kita khawatir jika tidak berfungsi banggunan yang sudah ada akan ambruk sendirinya,” kata Iskandar.
Politisi muda asal Aceh Timur ini juga menambahkan, pihaknya menangkap kesan jika Dinas Pengairan Aceh menutup-nutupi pagu anggaran secara spesifik yang diminta tim Pansus. “Berulangkali melalui staf kami minta rincian pagu yang diplot setiap tahun, tapi tidak diberikan juga. Kami menduga ada sesuatu di proyek besar ini,” demikian Al-Farlaky. (*)
