FREELINENEWS.COM | ACEH TIMUR — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, meresmikan jembatan Bailey di Gampong Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kamis, 15 Januari 2026. Jembatan tersebut menjadi akses penghubung antara Gampong Baroh Bugeng dan Peulawi yang sebelumnya putus dan rusak parah akibat terjangan banjir.
Jembatan Bailey yang diresmikan memiliki panjang 13 meter dan lebar 4 meter. Bupati Al-Farlaky berharap keberadaan jembatan ini dapat kembali menunjang aktivitas masyarakat serta memperlancar roda perekonomian warga, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah terdampak banjir di Kecamatan Nurussalam yang dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Bagok.
“Jembatan ini panjangnya 13 meter dan lebarnya 4 meter. Kita harap dengan terbangunnya jembatan ini, masyarakat bisa kembali beraktivitas sehari-hari, termasuk memperlancar roda ekonomi warga,” ujar Bupati Al-Farlaky kepada awak media di lokasi peresmian.
Bupati menjelaskan, pembangunan jembatan Bailey tersebut merupakan bagian dari program pemasangan sekitar delapan unit jembatan Bailey yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan dan dikerjakan oleh personel TNI dari Jakarta.
Saat ini, pembangunan jembatan Bailey difokuskan di dua lokasi di Kecamatan Nurussalam, yakni di Baroh Bugeng dan Gampong Seneubok Rambong, yang keduanya menghubungkan antar Gampong terdampak banjir.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga telah mengusulkan pembangunan jembatan di sejumlah lokasi lainnya, termasuk jembatan gantung di kawasan Simpang Jernih yang menghubungkan Gampong Batu Sumbang dengan Pantai Kera. Usulan tersebut juga melibatkan dukungan dari Kementerian Pertahanan dan TNI.
Namun demikian, Al-Farlaky mengakui tidak semua lokasi memungkinkan untuk dibangun jembatan Bailey karena kondisi konstruksi tanah.
Untuk wilayah tertentu, solusi alternatif yang digunakan adalah pembangunan Aramco, yakni gorong-gorong baja berukuran besar yang ditanam di dalam tanah agar aliran air tetap lancar dan kemudian ditimbun.
“Salah satu Aramco yang sudah kita bangun berada di kawasan Gunung Putus Penaron yang menghubungkan Penaron dengan Lokop,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini terus melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi jembatan yang kondisinya kritis.
Pihaknya kembali mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan agar pembangunan infrastruktur darurat dapat segera dilakukan oleh TNI di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Al-Farlaky juga memaparkan progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan Huntara terus dikejar dan dalam waktu dekat akan meresmikan salah satu Huntara di Desa Pante Rambung, Kecamatan Pante Bidari, yang dikerjakan oleh BNPB.
“Untuk beberapa lokasi lainnya, saat ini masih dalam proses penggarapan lahan karena lahannya milik perorangan, swasta, maupun HGU. Proses administrasi sudah kita kebut dan pembangunannya akan segera dilakukan,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, pembangunan Huntara di wilayah Lokop, Simpang Jernih, Simpang Ulim, dan Pante Bidari telah mencapai progres hampir 80 persen.
“Bahkan, di beberapa titik hunian sementara tersebut sudah siap dan dapat segera digunakan oleh masyarakat terdampak banjir,” demikian tutup Bupati Al- Farlaky.[]
