FREELINENEWS.COM – Pj Bupati Aceh Timur Amrullah M Ridha bertindak sebagai Pembina Upacara Penyerahan Satlinmas PAM TPS, di lapangan upacara pusat Pemerintahan Aceh Timur, Kamis (14/11/2024)
“Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka mengerahkan segenap kekuatan, potensi dan kemampuan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Tahun 2024,” ujar Amrullah pada kesempatan tersebut.
Tambahnya, sebagai suatu pesta demokrasi di daerah, penyelenggaraan pemilukada Tahun 2024 di Provinsi Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan momentum bagi kita semua untuk memilih pemimpin yang amanah serta didukung oleh rakyat untuk masa 5 tahun mendatang.
Menurut Amrullah, sangat perlu kita pahami penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat, yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa, dalam penyelenggaran ketentram masyrakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”“Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang di akibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas dalam dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban di lingkungan masyarakat saat pemilihan kepala daerah,” sebut Pj Bupati Aceh Timur.
Lebih lanjut ia menambahkan, Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan dari unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa (gampong) dibentuk oleh lurah atau kades (geuchik) untuk melaksanakan perlindungan masyarakat (linmas).
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Aceh Timur menyerahkan Satlinmas kepada Polres Aceh Timur yang diwakili Wakapolres Kompol Iswar. Ribuan satlinmas tersebut akan ditempatkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di setiap gampong (desa) di Aceh Timur.
Penyerahan disaksikan jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Timur, KIP Propinsi Aceh, KIP Aceh Timur, pejabat di lingkungan Polres serta Kodim 0104/ATIM, Panwaslih, dan pimpinan Perangkat Daerah.
