FREELINENEWS.COM – Seratusan mantan kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase berkumpul di Hotel Lido Graha Lhokseumawe pada Kamis (13/8/2020).
Dalam pertemuan yang beragendakan silaturrahmi dan konsolidasi itu, mereka menagih janji pemerintah pusat terkait perjanjian damai Aceh yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu.
Juru Bicara KPA wilayah Pase M Yasir mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah pusat untuk tetap berkomitmen merealisasikan butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
“Butir-butir MoU Helsinki hingga sampai saat ini masih menjadi polemik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh,” kata Juru Bicara KPA wilayah Pase M Yasir kepada wartawan, Kamis (13/8/2020) petang.
Yasir menyebut, perdamaian antara GAM dan Pemerintah telah berlangsung selama 15 tahun lamanya. Namun menurut dia, kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki itu belum sepenuhnya diwujudkan pemerintah.
Karenanya, mantan Ketua DPRK Lhokseumawe itu meminta pemerintah pusat benar-benar berkomitmen mewujudkan seluruh butir MoU Helsinki.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”“Kami selaku masyarakat Aceh merasa kecewa dengan tidak adanya komitmen pemerintah pusat terhadap perjanjian perdamaian Aceh. Realisasinya minim dirasakan oleh masyarakat Aceh,” sebut M Yasir.
Lambang dan Bendera Aceh
M Yasir berpendapat, hingga saat ini masih banyak butir kesepakatan damai yang belum terlaksana.
Hal itu seperti bagi hasil 70-30, lambang dan bendera Aceh serta hak-hak mantan kombatan GAM yang masih terabaikan. Termasuk persoalan tapal batas Aceh dan hal-hal lain yang ada dalam butir-butir perjanjian.
“Seperti lambang bendera Aceh hingga saat masih menjadi polemik panjang. Padahal sudah diqanunkan oleh Pemerintah Aceh,”katanya.
Yasir juga berharap agar pemerintah pusat dapat merealisasikan semua butir-butir MoU Helsinki, sehingga perdamaian Aceh yang sudah berjalan selama 15 tahun tersebut dapat terjaga dan terawat dengan baik.
“Dengan direalisasikan butir-butir perjanjian perdamaian Aceh itu, maka kesejahteraan rakyat Aceh pasca konflik bersenjata benar-benar dapat dirasakan,” tandasnya. (*)
