FREELINENEWS.COM | BIREUEN – Seratusan personel pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, melakukan aksi demo ke kantor DPRK, Rabu (13/1/2026) pagi.
Kedatangan petugas BPBD itu karena mereka merasa malu untuk meminta klarifikasi kepada anggota DPRK yang menggerebek gudang logistik BPBD dan menunding menyimpan barang bantuan diberikan bagi korban bencana hydro metereologi yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan setiap gampong melalui Camat masing-masing.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH yang didampingi anggota Komisi IV DPRK Muhammad Amin menegaskan bahwa keduanya tidak mengetahui adanya aksi penggerebekan dilakukan oleh beberapa anggota DPRK.
Kata Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH kepada personel BPBD dan saat ditanyai freelinenews.com menjelaskan bahwa anggota DPRK yang hadir ke gudang logistik BPBD itu bukan atas nama lembaga.
Ketua DPRK Bireuen : Pengerebekan Gudang BPBD Aksi Illegal
“Saya tidak tahu karena kalau resmi datang itu ada surat tugas dari komisi IV yang menyurati saya dan saya menyurati bapak Bupati untuk menghadirkan dinas terkait, ini tidak ada, dan jangan bawa-bawa nama lembaga,” jelasnya.
“Tugas kita adalah penganggaran, legeslasi dan pengawasan, kita tidak ada penggerebekan dan itu bukan fungsi kita, untuk langkah lanjutnya kita duduk bersama dulu. Insya Allah Badan Kehormatan Dewan nanti akan bekerja terkait hal ini,” ujar Ketua DPRK Juniadi dilokasi.
Disampaikan juga bahwa apabila ada terjadi permasalahan dilapangan, dilaporkan dulu ke Komisi IV DPRK Bireuen sebagai mitra kerja dengan BPBD, lalu Komisi IV menyurati Ketua DPRK dan dilanjutkan Ketua DPRK untuk menghadirkan dinas terkait.
“Harus dicatat ini bukan keputusan lembaga dan yang hadir kemarin itu ilegal bukan lembaga. Saya juga menyesalkan adanya berita begini karena saya harus mengakui kerja BPBD Bireuen sangat bagus. Sedih juga saya lihat pagi, siang sampai malam terus bekerja,” tuturnya.
Semestinya, kata Ketua DPRK harus kita memberikan apresiasi bukan sebaliknya. “Tetapi yang perlu diingat dan dicatat ini adalah ilegal yang kemarin dan BKD DPRK harus bekerja karena ini bukan keputusan lembaga, dan saya tidak ada mengeluarkan satu suratpun,” tegasnya lagi.
Ketua DPRK juga menyampaikan bahwa dirinya sedang menunggu para anggota DPRK yang datang ke gudang logistik BPBD Bireuen kemarin untuk memberikan klarifikasi. Juga meminta Kalaksa BPBD Doli Mardian juga ikut hadir dan juga beberapa perwakilan peserta aksi untuk diselesaikan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRK Bireuen, Muhammad Amin ditanyai freelinenews.com juga mengaku dia tidak mengetahui bahwa ada anggota DPRK yang menggerebek gudang logistik BPBD itu.
“Sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ini kita panggil anggota DPRK yang sidak kemarin, karena saya juga tidak tahu, baru tahu baca di media. Kalau tidak ada surat itu tidak resmi, DPRK kan tidak bisa gerebek-gerebek,” ujar Muhammad Amin.
Dikatakan juga apabila sama-sama pemerintah, harus menyurati BPBD. “Sebenarnya BPBD ini mitra saya di Komisi IV, tetapi saya tidak tahu dan tidak dilibatkan. Waktu Kelaksa BPBD ke kantor DPRK kemarin ada saya, dan jelas kata Pak Doli, barang bantuan itu kapan saja dikeluarkan dan itu sudah clear semuanya,” ungkapnya.
Taufik salah satu petugas pemadam menyampaikan bahwa kedatangan personel TRC BPBD dan semuanya dari empat posko pemadam tidak terima ada penggerebekan dilakukan anggota DPRK Bireuen dan menunding pihak BPBD menimbun barang bantun bagi korban banjir bandang.
Dia dan rekannya mengatakan, “kami yang sudah bekerja digarda terdepan meski juga korban bencana tetapi dari hari pertama kejadian membantu evakuasi warga terjebak banjir dan setiap hari mendistribusikan air bersih ke lokasi pengungsian tetapi begini jadinya bukan dihargai kami.”
“Kami ingin ketemu dengan anggota DPRK yang menggerebek gudang logistik BPBD yang mengatakan ada penimbunan dan pencurian dalam gudang itu. Kami semua ini anak-anak Bireuen dari Pos Simpang Mamplam, Bireuen, Juli sampai Kutablang siang dan malam kami terus bekerja dan siaga, selama 40 hari terjadi bencana kami terus bekerja,” ungkapnya.
Penggerebekan itu juga dinilai tidak tepat karena yang digerebek oknum Anggota DPRK itu ditempat gudang logistik dan memang tempat menyimpan barang, kecuali digerek disimpan ditoko, dirumah pejabat dan dirumah Kelaksa BPBD itu baru sah digerebek, cetus peserta aksi.
Seperti para anggota DPRK membantu memperjuangkan kebutuhan pegawai BPBD baik pakaian dinas dan fasilitas juga honor dan sarana serta prasarana dibutuhkan dalam penanggulangan bencana yang terjadi, harapnya.
Koordinator Aksi M Rakjab juga menjelaskan bahwa saat anggota DPRK itu datang, pihak gudang logistik BPBD sedang mendata titik-titik pengungsi butuh penyaluran bantuan dan ini ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi.
Dalam hal ini kami menerima laporan dari Camat setelah berkoordinasi dengan keuchik dan dilaporkan ke BPBD disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ada yang penumpukan barang bantuan. “Siapa berani jamin kalau besok tidak ada bencana lagi. Maka perlu manajemen logistik dalam penyaluran bantuan itu,” jelasnya.
Kepala Pelaksana (Kelaksa) BPBD Bireuen, Doli Mardian ditanya freelinenews.com mengatakan bahwa gudang logistik digerebek oleh oknum anggota DPRK itu gudang milik BPBD Bireuen. “Tidak ada penimbunan barang bantuan oleh BPBD Bireuen setiap ada permintaan langsung kami saluran sesuai kebutuhan pengungsi melalui Camat masing-masing.”
“Saya sudah bertemu dengan DPRK kemarin sudah menyetujui kapan kita bagi bantuan ini dan disepakati mendekati bulan suci ramadan. Bantuan itu selama ini juga langsung kami bagikan untuk masyarakat, dalam sehari ada 4 truk Colt bawa bantuan,” sebutnya.
Disampaikan juga bahwa saat ini BPBD Bireuen sedang menyalurkan bantuan beras 660 ton ke kecamatan dan tinggal dua kecamatan lagi hari ini distribusi yaitu Samalanga dan Gandapura nanti setiap masyarakat mendapat 40 kg/kepala keluarga.
Barang bantuan menumpuk karena kemarin masuk empat truk bantuan dan tadi malam tiga truk bantuan yang kami ajukan kepada BPNP saat masa tanggap darurat dan saat ini masa tanggap darurat telah habis, masuk masa transisi dan tidak bisa memohon bantuan lagi.
“Jadi tidak ada niat kami menimbun bantuan yang ada Camat datang ke sini bawa berita acara dan stempel dan langsung kami berikan bantuan yang dibutuhkan untuk pengungsi, silahkan ambil setiap hari kami distribusikan,” terang Kalaksa BPBD.[]
