FREELINENEWS.COM | ACEH UTARA – Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM, siap membantu dan mengadvokasi usulan peremajaan sawit rakyat atau PSR yang diusulkan petani di Kabupaten Aceh Utara.
“Saya mengharapkan kepada petani yang akan melakukan replanting, silahkan ajukan usulan. Kami Komisi IV DPR RI siap melakukan advokasi,” kata TA Khalid dalam sambutannya secara virtual pada acara Sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu (16/11/2022).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM.
Politisi Partai Gerindra tersebut, secara virtual mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPDPKS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara Lilis Indriansyah mengatakan replanting yang ada di aceh utara walau banyak menghadapi kendala, masih bisa terlaksana dengan baik.
“Semangat petani yang membuat kita menjadi lebih semanga, karena dinas tidak ada apa-apanya tanpa ada petani. Tapi petani juga tidak bsia berbuat apa-apa, demikian sebaliknya, jika tidak ada kelembagaan yang mengurus,” kata Lilis.
Lanjutnya, meskipun belum mencapai 100 persen dari total lahan yang harus direplanting, akan tetapi pelaksanaan replanting sudah berjalan sejak diusulkan pertama kali tahun 2018 hingga sekarang.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”“Kita ketahui bersama, bahwa di lapangan pasti banyak kendala yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah soal legalitas lahan. Kami tidak cukup biaya untuk melakukan verifikasi persoalan legalitas lahan,” paparnya.
Selain itu, Lilis juga menjelaskan persoalan pemeriksaan Hak Penguasaan Hutan (HPH) juga membuat kegiatan replanting menjadi terkendala, karena waktu yang digunakan sangat panjang. Meskipun demikian, pihaknya selalu berusaha untuk mempercepat segala hal, jika ada warga yang ingin mempercepat replanting.
Sementara itu, Ketua Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah menyebutkan, peran strategis BPDPKS yakni peremajaan sawit rakyat, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit hingga penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.
“Tujuanya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, penciptaan pasardomestik, menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabilisasi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani,“ jelas Helmi Muhansyah.
Sambungnya, saat ini, dari total 16,38 juta Ha luasan kebun kelapa sawit Nasional, kebun milik rakyat memainkan peran penting dengan menyumbang 42% total luasan atau 6,94 Juta Ha dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha perkebunan bagi total 2,6 juta pekebun rakyat.
Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono yang hadir secara online mengatakan peningkatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat cepat di mana saat ini luasnya mencapai 16,38 hektare. Selama 17 tahun terakhir, Indonesia adalah negara penghasil kelala sawit terbesar dunia.
“Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas kita tidak bisa terlepas dari kelapa sawit seperti sabun mandi yang digunakan, pasta gigi, kosmetik, minyak goreng, pangan hingga obat-obatan yang berbahan dari kelapa sawit,” paparnya.
Dosen Universitas Syiah Kuala Drh. Azhar Mahmud, MSc pada kesempatan tersebut juga mengatakan, sejak lama sudah diminta kepada pemerintah untuk membuat proses administrasi dan birokrasi peremajaan sawit rakyat dengan efektif dan mudah.
“Saat ini sudah lebih dari 50% birokrasi replanting dipangkas. Kita ingin prosesnya simple. Karena selain replanting, petani kelapa sawit juga membutuhkan sarana dan prasarananya dengan maksimal. Sebab, anggaran sarana dan prasarana kelapa sawit dari BPDPKS sangat besar. Sangat disayangkankan kalau tidak diserap,” demikian kata Dosen Universitas Syiah Kuala Drh. Azhar Mahmud, MSc.[]
