FREELINENEWS.COM | BIREUEN – Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh mengamankan DPO asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen yaitu Mulyadi Alias Adi Bin M Husen (38) warga Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
Terpidana kasus membantu penipuan tersebut, di tangkap di warung kopi, di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Kamis (29/1/2026) pukul 21.10 WIB.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bireuen, Yarnes kepada freelinenews.com menjelaskan bahwa
Perkara bermula, Sabtu (13/2/2021) sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Terpidana melakukan tindak pidana membantu penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/Pid/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas permohonan kasasi penuntut umum pada Kejari Bireuen.
Terpidana Mulyadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, serta dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.
Terhadap terpidana telah dilakukan beberapa kali pemanggilan secara patut di alamat kediamannya. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi panggilan tersebut.
Melalui program Tabur, Kejari Bireuen mengimbau kepada seluruh terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Tidak ada tempat yang aman bagi para buronan, dan hukum akan tetap ditegakkan,” tegas Kajari.
Diminta juga partisipasi masyarakat ikut terus melakukan pemantauan, pencegahan dan pemantapan terhadap seluruh DPO yang masih berkeliaran dan mengimbau seluruh tersangka atau terpidana yang masuk dalam DPO segera menyerahkan diri.
Penangkapan buronan ini merupakan bukti komitmen Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pungkas Kajari Yarnes, SH.,MH.
Ditanyai lebih lanjut freelinenews.com terkait DPO itu, kata Kajari ada lima lagi yaitu satu tindak pidana korupsi dan empat lagi perkara tindak pidana umum, sebutnya.[]
