Ketua GeMPAR Aceh Minta Bupati Atim Cabut Perbup 92 Tarif Air PDAM

FREELINENEWS – Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh, Auzir Fahlevi,SH meminta Bupati Aceh Timur H. Hasballah M Thaib untuk segera mencabut Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Tarif Air PDAM Tirta Peusada Aceh Timur. “Pasalnya Perbup tersebut telah menetapkan besaran tarif air PDAM, diperkirakan sangat mencekik leher sebagian besar masyarakat Aceh Timur,” relis Ketua GeMPAR Aceh, Auzir Fahlevi kepada Freelinenews , Sabtu (23/2) pagi. Katanya, berdasarkan Surat Edaran Direktur PDAM Aceh Timur Tertanggal 3 Januari Tahun 2018 Nomor 10/IV/.17/1/2018 Besaran tarif air per meter kubiknya untuk Rumah Tangga sesuai kategorinya adalah Rp 3.600 dan Rp 4.450.sedangkan untuk biaya Administrasinya(beban) ditetapkan biaya sebesar Rp 8.500. BACA : I e PAM Meucret-Cret Tengah Malam, Pelanggan Jiteumei Teungeut Jaga “Nah didalam aturan baru yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Timur Tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 92 Tahun 2018 itu menetapkan biaya tarif air untuk Rumah Tangga sangat bervariasi dan meningkat tajam,” kata Auzir. Sebut Auzir, tarif air untuk rumah tangga golongan 1 ditetapkan sebesar Rp 4.340 dengan rincian hitungannya dari pemakaian 6 hingga 10 meter kubik, sedangkan hitungan diatas 10 meter kubik menjadi Rp 6.325. kemudian untuk Rumah tangga Golongan II ditetapkan Rp 5.200 dan Rp 7.500 untuk pemakaian diatas 10 meter kubik. BACA HALAMAN SELANJUTNYA... Selanjutnya, untuk rumah tangga golongan III ditetapkan tarif Rp 6.000 dan untuk pemakaian diatas 10 meter kubik ditetapkan biaya Rp 8.800.dan untuk rumah tangga golongan IV ditetapkan biaya Rp 6.900 dan untuk pemakaian diatas 10 meter kubik Rp 10.100.sedangkan biaya administrasi(Beban tetap) untuk Rumah tangga Gol 1 Rp 31.700,Gol II Rp 38.400,Gol III Rp 44.300 dan Gol IV Rp 50.700 per bulannya. “Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 itu mesti dicabut karena menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat Aceh Timur, khusunya pelanggan PDAM Tirta Peusada. Seharusnya disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini berada pada kondisi morat marit. Apalagi sampai saat ini pun kursi Direktur PDAM Tirta Peusada Aceh Timur masih kosong alias belum ditetapkan yang baru oleh Bupati Aceh Timur,” ujar Auzir Fahlevi. BACA : I ni Empat Nama Calon Direktur PDAM Tirta Peusada Aceh Timur Sambung Ketua GeMPAR, Jika merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang perhitungan dan besaran tarif air minum maka Peraturan Bupati Aceh Timur itu sama sekali bertentangan karena didalam pasal 3 Permendagri itu disebutkan bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah. “Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan. Sedangkan penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah,” papar Auzir. BACA HALAMAN SELANJUTNYA... Kemudian pada pasal 25 juga disebutkan bahwa kepala daerah dalam hal ini bupati menetapkan tarif air minum paling lambat bulan november setiap tahunnya,bukan bulan desember.Penetapan tarif air minum juga disampaikan kepada menteri bahkan sebelum ditetapkan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. “Tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan peraturan bupati karena manajemen BUMD seperti PDAM ini punya Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas, tidak serta dapat diambil alih oleh Bupati. Mekanisme penetapan tarif air minum itu sudah sangat jelas dijabarkan didalam pasal 22 sampai dengan 28 Permendagri Nomor 71 Tahun 2016,” pungkas Auzir Fahlevi. (*)

No Result