Banda Aceh, Hari ini Pemerintah Aceh masih ketergantungan pada Alokasi Dana Khusus yang di berikan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan program ekonomi, politik dan program kesejahteraan rakyat lainnya. Selasa (8/3/2022).
Hal itu disampaikan oleh Munzir Abe, selaku Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Wilayah Aceh.
“Penggunaan dana otsus oleh Pemerintah tidak tepat sasaran. Akibatnya, Kita harus menanggung malu sebagai Provinsi termiskin di Sumatra,” Kata Munzir
Terhitung sejak tahun 2008 sampai 2018, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana Otsus sebesar Rp 73,32 Triliun untuk membiyai 7 bidang utama sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 183 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal oleh masyarakat Aceh dengan UUPA.
Dalam Pasal 183 UUPA juga mengamanatkan bahwa, dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan dan keistimewaan Aceh.
Dalam hal ini Prima Aceh memandang, belum ada satu bidangpun terlaksanakan dengan serius oleh Pemerintah Aceh. Seperti pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, begitu pula dengan pemeliharaannya.
“Terkait pengentasan kemiskinan hanya berkurang di data saja, pernahkah Pemerintah melihat bagaimana ketimpangan, kesenjangan dan kemiskinan yang dipedesaan ?. Mereka jarang di sentuh bahkan bisa di katakan, mereka kerap kali jadi korban setiap datang nya tahun politik. Ini sangat ironis.” ucap Munzir.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”“Di sisa beberapa tahun lagi penerimaan dana otsus Aceh, Prima berharap Pemerintah dapat mempertegas sasaran mana yang ingin di selesaikan , jika tidak Aceh akan menjadi provinsi termiskin di dunia, ini sangat kita khawatirkan.” lanjutnya.
Menurut Munzir, Dana Rp 73,32 triliun yang sudah diterima Pemerintah Aceh bukan uang yang sedikit. Namun tanda-tanda kesejahtraan Rakyat belum terlihat.
“Patutkah kita bertanya butuh dana berapa lagi untuk bisa memberikan Akses keadilan dan kemakmuran kepada Rakyat Aceh? ” tanya Munzir.
Lebih lanjut Munzir Abe menegaskan, “Sekali lagi, kami menunggu komitmen Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, Pemberdayaan ekonomi rakyat, pemajuan bidang pendidikan dan juga kesehatan.”tutupnya.
