FREELINENEWS.COM | LANGSA – Kemarin, Kamis, (15/10/2020), Tuntutan Aksi Mahasiswa Peduli Atas Rakyat (TAMPAR) kembali datangi DPRK Langsa mempertanyakan tindak lanjut petisi yang disampaikan para mahasiswa pada aksi Kamis lalu (08/10/2020). Tampar menyesalkan kedatangan mereka disambut oleh sedikit anggota DPRK.
“Kedatangannya kita ke DPRK Langsa bertujuan untuk memastikan tindak lanjut dari petisi yang telah ditandatangani DPRK Langsa terhadap penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai kontroversi tersebut,” ujar Ketua HMI Cabang Langsa, Jailani.
Kata Jailani, setahunya, ada 25 anggota DPRK di Langsa, setiap kali ke kantor DPRK Langsa, pihaknya hanya dapat bertemu dengan beberapa anggota dewan saja,”ujarnya kepada wartawan selepas menyampaikan aspirasi pada audiensi nya. Kamis (15/10/2020).
Dirinya menyayangkan hal tersebut, seharusnya anggota DPRK Langsa harus menyambut hal ini secara keseluruhan dengan beramai-ramai. Apalagi terkait isu nasional yang sedang berkembang, terjadi penolakan di sana sini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, baik di daerah maupun pusat.
“Kedatangan kami ingin menyampaikan aspirasi secara serius, namun demikian hanya beberapa anggota dewan saja yang bisa ditemui. Harapan kami Anggota DPRK bisa beramai-ramai menemui kami supaya aspirasi kami bisa didengar untuk diteruskan ke pusat,” pungkasnya.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”Sementara, Wakil Ketua II DPRK Langsa, Ir Joni saat audiensi mengaku pihaknya sudah menyampaikan petisi tersebut ke DPR-RI dan Pemerintah Pusat sekaligus pernyataan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Menurutnya, UU tersebut terlalu terburu-buru disahkan, sehingga dapat menghilangkan isu Covid-19. Hal ini yang menjadi kontroversi dan DPRK Langsa juga menolak UU Omnibus Law Cipta kerja itu.
Sedangkan, terkait anggota DPRK Langsa yang tidak berada di kantor, karena banyak kesibukan lain di luar kantor. “Insya Allah dan semoga saja pada diskusi lanjutan nantinya dengan para mahasiswa, anggota dewan dapat hadir lengkap atau semuanya,” pungkas Politisi Partai Demokrat tersebut. (*)
