FRELINENEWS.COM | BIREUEN – Dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Rabu, 26 November lalu.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Ruslan Daud (HRD), kembali memboyong sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, untuk meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak di Aceh, Kamis (18/12/2025) pagi.
Para pejabat dari Jakarta yang hadir yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr Drs Imran, M.Si., M.A.Cd, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, A Adi Umar Dani, S.T., M.T.
Juga Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Widjayanto, Perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Nurdin, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, ST., MT, Kepala BWS Sumatera 1, Ir Asyari, S.T., M.T., M.M., Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Iswanto, S.T., M.Si., Kepala Bappeda Bireuen, Dailami, SHut Mling.
Dalam kunjungan kerja itu, awalnya para pejabat dan rombongan dari dua kementerian tersebut, dijamu sarapan pagi di kediaman HRD Komplek Meuligoe Residen, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Usai sarapan, HRD bersama para pejabat dari Kemen PU dan Kemen PKP serta rombongan, meninjau erosi Krueng Peusangan dan permukiman penduduk yang sudah hilang hanyut dibawa arus sungai saat banjir bandang dan longsor di Gampong Bale Panah, Kecamatan Juli.
Selanjutnya meninjau Bendung Irigasi Pante Lhoong Peusangan dan Water Intake PDAM Krueng Peusangan yang hancur diterjang banjir dan longsor di Gampong Beunyot, Kecamatan Juli, berdekatan dengan bendung irigasi.
Selanjutnya, HRD dan rombongan meninjau ruas jalan longsor di lintas nasional Bireuen-Takengon Km 22 dengan melintasi jembatan Baeley penyambung oprit jembatan rangka baja Teupin Mane yang sebelumnya juga putus diterjang banjir.
Selesai melaksanakan kunjungan melihat dampak kerusakan banjir di wilayah Kecamatan Juli. Anggota DPR- RI dua periode ini dan rombongan, menuju ke Gampong Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan yang juga hancur lebur diterjang banjir bandang 26 November lalu.
Ditempat itu sejumlah rumah-rumah warga terlihat hancur dan masih tertimbun lumpur bekas banjir. HRD juga meninjau SMK Negeri 1 Peusangan yang rusak berat dan masih tertimbun lumpur.
Seterusnya menuju Gampong Kapa menemui para pengungsi korban banjir dan meninjau bendung karet yang rusak berat serta erosi sungai yang sangat ganas.
Setelah itu bergerak ke Jembatan Bailey di jalur alternatif Bireuen – Lhokseimawe, di Gampong Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Selatan. Girder jembatan tersebut sebelumnya juga putus dihantam banjir dan kini sudah tersambung kembali.
Usai shalat dhuhur, HRD bersama rombongan Kementerian PU dan Kementerian PKP, melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Samalanga meninjau pesantren Mudi Mesjid Raya dan Pesantren Ummul Ayman serta melihat erosi sungai/Krueng Batee Iliek.
“Alhamdulillah, hari ini saya membawa para mitra untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan yang perlu segera ditangani. Ada penanganan yang menggunakan skema tanggap darurat, ada pula yang melalui skema rehabilitasi. Tentu semua membutuhkan perencanaan dan desain yang matang,” kata HRD.
Sebutnya, Insya Allah, apa yang telah ditinjau akan segera ditindaklanjuti. Proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan secara bersamaan agar penanganannya bisa lebih cepat.
Terlebih lagi, persoalan PDAM Krueng Peusangan di Kecamatan Juli, sangat krusial karena menjadi nadi sumber air bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Seluruh pasokan air bergantung pada sistem ini. Kami mendorong agar penanganannya dipercepat supaya distribusi air bersih ke masyarakat tidak terhambat.
Kami juga akan meninjau kembali apabila memang diperlukan penanganan darurat lainnya, termasuk kemungkinan menghadirkan jembatan sementara atau infrastruktur pendukung air bersih di wilayah Bireuen.
Terkait penanganan warga, tentu semuanya mengikuti arahan presiden serta koordinasi dengan para mitra. Jika kawasan tersebut dinilai rawan dan membahayakan penduduk, maka relokasi harus dilakukan.
“Kita harus mencari lahan yang aman untuk membangun rumah baru bagi warga. Tidak mungkin membiarkan masyarakat tetap tinggal di lokasi yang berisiko tinggi. Itu tidak memungkinkan,” sebutnya.
Karena itu, skema penanganan ini perlu dibahas bersama pemerintah pusat. Apakah memungkinkan untuk penganggaran pengadaan tanah terlebih dahulu. “Saudara-saudara kita terdampak ini ada yang kehilangan rumah sekaligus tanahnya, bahkan ada yang tidak lagi memiliki lahan sama sekali,” ungkapnya.
Maka perlu skema pembiayaan yang jelas, dimulai dari pengadaan tanah, kemudian pembangunan rumah. Jika pemerintah pusat belum dapat menganggarkan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan lahan bagi pembangunan rumah warga yang terdampak bencana.
Dengan kondisi seperti ini, kami berharap ada terobosan kebijakan baru agar pemerintah pusat dapat menganggarkan pengadaan tanah dan rumah bagi warga.
“Bendung irigasi ini juga merupakan urat nadi bagi para petani. Sektor pertanian sangat bergantung pada keberlangsungan bendung ini, dan tentu penanganannya jadi tanggung jawab APBN.
Karena itu, hari ini kami membawa mitra untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menentukan skema penanganan yang paling cepat dan tepat, agar kehidupan petani tidak terhambat akibat bencana,” pungkas HRD.[Carep R4h]
