FREELINENEWS.COM | ACEH TIMUR – Penggunaan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk kegiatan Tour Motor Gede (MOGE) dalam rangka memperingati hari Damai Aceh Ke- 15 tahun 2020 yang dicanangkan Pemerintah Aceh dan BRA, menuai protes dari berbagai kalangan.
Politisi Partai Aceh Irwanda Muhammad Hamzah menilai, Tour Moge yang menelan anggaran hingga Rp305,6 juta tersebut sangat melukai hati masyarakat dan mantan kombatan serta para janda korban konflik.
“Hakikatnya perdamaian menju rakyat Aceh sejahtera sebagaimana diamanatkan MoU Helsinki, bukan berhura-hura dengan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya,” kata Irwanda, kepada freelinenews.com, Rabu (12/08/2020) malam.
Lanjut Putra kelahiran Sungai Raya tersebut, betapa pedihnya mata para pejuang dan para anak yatim serta janda korban konflik, ketika MOGE –MOGE Hari Damai Aceh melintas di depan mata mereka. Sementara di rumah mereka dapur saja belum tentu berasap, kata Irwanda.
“Apakah kita tidak berfikir demikian, ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, para janda korban konflik dan mantan kombatan membutuhkan uluran tangan Pemerintah,” ketus Irwanda dengan nada sedih.
Irwanda selaku Anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Aceh, meminta Kepala Daerah Kabupaten/ Kota untuk menolak surat Sekda Aceh yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota di Aceh, perihal Peringatan Hari Damai Aceh ke-15 agar memfasilitasi pengamanan jalan sepanjang rute Tour Hari Damai Aceh.
Katanya, masih banyak PR Pemerintah Aceh dan BRA seperti diamanatkan MoU untuk mensejahterakan mantan kombatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh yang terpuruk akibat konflik Aceh yang berlangsung selama 30 tahun itu.
https://www.instagram.com/p/CDy9K-el9v2/?igshid=186tpdjcv1vt2
“Masyarakat hari ini tidak butuh kebisingan MOGE-MOGE di jalan raya, sudah cukup suara bising dentuman senjata yang dipedengarkan ketika konflik Aceh dulu,” ucap Irwanda.
Irwanda berharap kepada Pemerintah Aceh dan BRA untuk tidak menggelar acara yang membuat rasa sedih masyarakat. “Kita menyarankan kepada Gubernur Aceh untuk menghentikan kegiatan tersebut dan menggantikan dengan kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan masyarakat korban konflik. Kita adalah daerah pengamalan Syariat Islam yang kaffah, jangan menghaburkan angaran secara boros (Tabdzir) untuk kegiatan yang disinyalir mengundang hura-hura dan tidak bermanfaat,” pungkas Irwanda. (*)