FREELINENEWS.com|Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengakui peran penting kehumasan dalam membantu kebijakan suatu institusi atau lembaga apapun, termasuk pemerintah, melalui komunikasi efektif yang dijalankannya, terutama dalam mengatasi ketidakastian isu-isu yang banyak bermunculan di masa pandemic Covid-19, tidak terkecuali dalam kebijakan keuangan.
Siaran Pers PERHUMASyang diterima freelinenews.com, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dalam menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa akibat Covid-19 ini, pemerintah perlu terus berkomunikasi secara efektif.
“Kementerian keuangan dalam hal ini terus melakukan komunikasi, kolaborasi dan bersinergi dengan seluru pemangku kepentingan, termasuk DPR, OJK dan juga LPS dalam menjelaskan kebijakan keuangan yang extra ordinary yang dilakukan pemerintah agar sistem keuangan negara tetap stabil dan aman,” kata Sri Mulyani melalui webinar saat menjadi pembicara kunci dalam salah satu sesi utama kegiatan Konvensi Humas Nasional (KNH) 2020 di Jakarta, Jumat (4/12) kemarin.
<”Mau Umrah Hubungi Segera ”Menteri keuangan bersama pembicara lainnya membahas isu utama perna komunikasi dalam krisis dalam sesi yang berjudul “Strategi dan Integrasi Komunikasi: Akuntabilitas, Transparansi dan Etika”. Kegiatan KNH merupakan tradisi tahunan dari Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) dan kali ini berlansung dari tanggal 4-5 Desember yang dilakukan pertama kalinya melalui webinar serta diikuti sedikitnya seribu praktisi humas baik dari dalam dan luar negeri.
Pesan komunikasi yang transparan, juga dimaknai oleh Tanoto Foundation sebagai gaya berkomunikasi organisasi kepada publik seperti disampaikan J. Satrijo Tanudjojo selaku Chief Executive Officer Global Tanoto Foundation. Ia mengatakan, penggunaan media digital menjadi saluran komunikasi yang relevan saat ini namun harus diikuti dengan strategi perencanaan yang matang, dapat dipertanggungjawabkan dan mutlak memenuhi etika komunikasi dalam mendistribusikan konten dan pesan yang disampaikan kepada publik.
“Ada dua pilihan bagi pelaku humas ditengah maraknya penggunaan sosial media. Menjadi penonton saja atau ikut berperan aktif untuk memberikan pengaruh dan kemudahan media digital yang positif? Ini adalah bentuk akuntabilitas kita semua. Sudah menjadi kewajiban Tanoto Foundation untuk menyampaikan pesan dengan transparan dan terakuntabilitas melalui laporan tahunan agar bisa menjadi referensi bagi pihak yang tertarik kepada lembaga filantropi ini,” kata Satrijo Tanudjojo.
Menurutnya, Kualitas komunikasi sama dengan kualitas komunitas, oleh karenanya penyampaian pesan melalui narasi yag positif dapat menimbulkan kepercayaan publik yang kuat, terlebih dalam upaya memberdayakan komunitas agar berkontribusi positif kepada masyarakat. Singkatnya komunikais yang trasparan, dapat dipertanggungjawabkan dan timbulnya kepercayaan publik merupakan salah satu pengukuran komunikasi yang efektif.
Pembicara terkahir dalam sesi tersebut, Guru Besar Fikom UNPAD Prof. Dedy Mulyana, mengemukakan, bahwa komunikasi hendaknya berfokus pada hal urgensi dari integrasi komunikasi yang transparan, terakuntabilitas dan beretika. dengan kata lain diperlukan seorang PR yang berideologi dan memperhatikan kultur local agar pesan-pesan yang dikampanyekan dapat lebih diterima oleh masyarakat.
“Setiap proses PR selalu berlangsung dalam proses budaya yang melibatkan interaksi nilai-nilai budaya masyarakatnya. Peran PR tidaklah sempurna tanpa menyertakan komunikasi antar budaya, apalagi dalam era pandemic Covid-19. Komunikasi yang terintegrasi dan penuh etika akan berhasil dan diterima oleh public dengan cepat,” katanya.
Menyinggung soal teknologi komunikasi, Dedy Mulyana mengatakan, hal tersebut hanyalah perluasan pancaindra manusia. Media Sosial tetap tidak dapat menggantikan kekuatan komunikasi tatap muka yang melibatkan beberapa aspek komunikasi non–verbal yang tidak didapat dari berkomunikasi melalui media sosial.
“Terbukti pada sebuah kasus kegagalan komunikasi berkonteks rendah, di tahun 2018 silam dimana Michihito Matsuda gagal dalam kampanye politik untuk menjadi Walikota Tama di Jepang saat ia menggunakan robot dalam program kampanye politiknya,” kata Dedy lagi.
Secara singkat Dedy menegaskan bahwa etika komunikasi sangatlah penting. Tanggung jawab sebagai praktisi Humas untuk menyebarkan pesan yang benar dan objektif dengan rasa hormat kepada public adalah sebuah sikap lain yang harus terus dipupuk diera global ini.
“Tedapat empat kriteria wacana yang etis dan lebih baik saat disampaikan. Pertama, komprehensif. Kedua, benar. Ketiga, pesan harus layak bagi khalayak (tanpa rekayasa) dan Keempat, pesan yang disampaikan haruslah mengandung unsur ketulusan,” demikian Prof. Dedy Mulyana.(*)
