Ternyata Selain PNS, Pegawai Non-PNS Hingga CPNS Juga Dapat Gaji ke-13 Kok

FREELINENEWS.COM – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2020 tentang Gaji ke-13. Berbeda dengan tunjangan hari raya (THR) yang terbatas, gaji ke-13 diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini diatur pada pasal 2 huruf a bahwa salah satu penerimanya adalah PNS tanpa ada pengecualian.

“PNS,” bunyi pasal 2 huruf a seperti dikutip Okezone.com, Minggu (10/8/2020).

Gaji ke-13 Cair Besok, Begini Proses Rp5 Juta Masuk ke Rekening PNS

Komponen gaji ke-13 kali untuk PNS pada tahun ini hanya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sementara untuk komponent unjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis tidak termasuk didalam gaji ke-13.

Terima Gaji ke-13, Besok Rekening PNS di Indonesia Bertambah Rp5 Juta

Selain PNS ada belasan jabatan lainnya yang akan menerima gaji ke-13. Di antaranya adalah

1. Prajurit TNI

2. Anggota POLRI

3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.

5. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu

6. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur

7. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang

8. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan

9. Staf khusus di lingkungan kementerian

10. Hakim ad hoc

11. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas

12. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU

13. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan