FREELINENEWS.COM | BANDA ACEH – Kebijakan gebrakan masker yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh dinilai sarat dengan politis dan bentuk pemborosan. Bahkan terkesan kegiatan ini seperti dipaksakan.
“Maskernya kan bantuan Presiden, bukan dari Pemerintah Aceh. Nah dana refocusing dikemanakan, rakyat ingin tahu. Kita (DPRA) juga tidak diberi laporan, rapat saja kita undang mereka tidak datang,” kata Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman AL-Farlaky, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (02/09/2020) malam.
Pria yang akrap disapa Alfarlaly tersebut, menilai kebijakan ini sarat dengan kepentingan politik serta pemborosan. “Seharusnya Pemerintah Aceh bisa meminta bantu pada Pemkab/Pemko di seluruh Aceh. Toh, kita memiliki perangkat hingga ke daerah dan pelosok. Kenapa mesti harus diturunkan staf provinsi dengan biaya SPPD yang tidak sedikit. Ini bentuk pemborosan,” ujar Al Farlaky.
Sambungnya, satu sisi, pemotong biaya publik dengan alasan focus pada penanganan Covid-19. Tapi di sisi lain, anggaran yang ada justru digunakan untuk kebijakan-kebijakan tanpa rencana yang matang,” papr politisi muda Partai Aceh ini lagi.
Iskandar berharap eksekutif tidak berpesta pora di atas penderitaan masyarakat Aceh selama pandemi Covid berlangsung.
“Harusnya, Pemerintah Aceh bisa focus pada pembinaan dan pertumbuhan UMKM di Aceh. Bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan kabupaten kota. Saat ini banyak pelaku usaha yang menjerit, kenapa tidak dibantu,” kata Putra Kelahiran Peureulak tersebut.
Yang paling dikhawatirkan, kata Al Farlaky gebrakan masker dengan menurunkan banyak staf ke kabupaten kota justru akan menjadi potensi penyebaran virus Corona baru di Aceh.
“Sejumlah pejabat Aceh terjangkit Corona. Ini pasca mereka hilir mudik Aceh-Jakarta. Siapa yang jamin jika staf yang diturunkan ke daerah adalah OTG yang bisa menularkan warga Aceh lainnya. Jika ini terjadi, maka pemerintah Aceh harus bertanggungjawab,” demikian alumni UIN Ar-Raniry ini lagi. (*)
